Mengenal sejarah program perumahan rakyat

Mengenal sejarah program perumahan rakyat

Pembangunan perumahan

Pembangunan perumahan untuk rakyat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, khususnya pembangunan murah yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah yang diharapkan. Sebagaimana yang sesuai dengan yang diamanahkan UUD 1945, urusan penyediaan rumah untuk masyarakat diatur oleh pemerintah. Secara kelembagaan urusan penyediaan rumah untuk masyarakat ditangani oeh kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, khususnya direktorat khusus penyediaan rumah. 

Program rumah di Indonesia berawal dari kongres Perumahan Sehat Agustus 1950 dikota Bandung, salah satu hasil dari kesepakatan tersebut adalah mencanangkan perumahan nasional (PERUMNAS) sebagai perintis perumahan murah di Indonesia. Tapi sebelumnya kita perlu mengenal dari sejarah perumahan di Indonesia dari berbagai zaman.

Pada tahun 1924, Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Pelaturan perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau yang disebut WBR, pelaturan ini mendorong untuk menyediakan perumahan bagi pegawai negeri sipil oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1925 - 1930 pemerintah Hindia Belanda mulai serius untuk penataan kota sehingga menjadi lebih modern, hal ini dikarenakan untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada pendatang orang - orang hindia belanda dan eropa yang semakin banyak berdatangan. Pada tahun 1934 pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan dua program perumahan perkotaan, yaitu perbaikan kampung, dengan melakukan penyuluhan rumah sehat dan penanggulangan penyakit Pes didaerah perumahan kumuh.

Terbentuklah Departemen Pekerjaan Umum

Kemudian pada tahun 1945, terbentuklah Departemen Pekerjaan Umum, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeliraan gedung - gedung, namun karena kondisi negara saat itu sedang tidak baik, tidak stabil dan tidak aman, maka dampak pembangunan perumahan itu sangat tidak terasa oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1949 Stadsvorming Ordonantie (SVO), dan selanjutnya baru ada kongres perumahan sehat pada tahun 1950. 

Melangsir Kompas.Com, melalui SK Presiden Nomor 05 tahun 1952, pada tanggal 25 april 1952 dibentuklah Djawatan Perumahan Rakyat, dibawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Yang salah satu tugas pokoknya adalah membuat konsep kebijakan perumahan dan mengatur penyelenggara pembiayaan pembangunan perumahan. 

Karena kebutuhan perumahan yang sangat tinggi, kemudian disepakati adanya pembentukan lembaga lain yang bertugas memberikan pengarahan secara menyeluruh, agar program perumahan segera tercapai. Pada tahun 1974 kemudian dibentuklah Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), badan ini merumuskan garis - garis kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan dan pembinaan perumahan disamping koordinasi dan pengawasan. 

Bank Tabungan Negara (BTN) kemudian ditunjuk sebagai Bank Hipotik Perumahan, dengan posisinya tersebut, bank BTN dapat memberikan KPR kepada peminat rumah dengan mendapatkan suu bunga yang disubsidi. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) baru berdiri pada tanggal 18 juli 1974, dengan Ir Radinal Moochtar sebagai Direktur Utamanya. Meskipun Perumnas sudah dicanangkan sejak jaman presiden soekarno, namun pembangunan Perum Perumnas baru dimulai di era Presiden Soeharto, yakni tahun kedua pelita II.

Jika Anda sedang mencari Hunian atau Rumah Impian yang sesuai dengan Impian dan Harapan Anda, silahkan kunjungi website KLIK SINI banyak Hunian dan Rumah yang ditawarkan dengan harga yang sesuai, lokasi yang strategis diberbagai wilayah dan promo pembiayaan yang ditawarkan,  dan jika anda akan melakukan RENOVASI RUMAH . Daftarkan segera atau hubungi energirumahku untuk mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan Anda.